FIRE DANGER RATING SYSTEMS
Sistem Pemeringkatan Bahaya Kebakaran atau Fire Danger Rating System (FDRS) digunakan di seluruh dunia untuk membantu memprediksi dan mencegah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang parah di Indonesia, di mana produksi asap dan kabut diperburuk oleh luasnya lahan gambut tropis di negara ini, yang banyak di antaranya dikeringkan dan terbakar hampir terjadi setiap tahun (Graham, 2021). Dengan demikian, peristiwa kebakaran besar merupakan masalah yang berulang di Indonesia, terutama di lahan gambut ketika gambut itu terbakar.
Kebakaran gambut menghasilkan kabut asap beracun, menyebabkan gangguan, pengeluaran biaya keuangan yang signifikan, dan dampak buruk bagi kesehatan. Meskipun kebakaran hutan non-gambut berbahaya, dan kebakaran permukaan gambut tidak hanya berisiko memicu kebakaran gambut, hal yang paling bermasalah justru emisi dan polusi yang muncul ketika gambut itu sendiri mulai terbakar. Untuk pengelolaan kebakaran yang tepat sasaran dan tepat, FDRS harus mampu membedakan antara kebakaran non-gambut, kebakaran lahan gambut (hanya di permukaan), dan kebakaran gambut. Untuk alasan ini, ringkasan kebijakan pertama kami berfokus pada kebutuhan pengembangan Peat Fire Danger Rating System (PFDRS) khusus untuk lahan gambut Indonesia.
DIBUTUHKAN LEBIH BANYAK DATA
Pada Oktober 2021, Gambut Kita mengumpulkan pemangku kepentingan kunci untuk memaparkan temuan dari penelitian kebakaran kami. Acara ini, yang merupakan dialog kebijakan pertama kami di seri mendatang, menyoroti perlunya data tanah biofisik yang lebih banyak khususnya untuk lahan gambut. Dalam konteks ini, peneliti kami telah menganalisis ketersediaan data lahan gambut saat ini, dan telah memberikan kode warna berikut ini untuk menunjukkan di mana adanya kemungkinan kesenjangan data.
DIALOG YANG MUNCUL
Selain pemaparan temuan-temuan yang dibuat oleh tim Gambut Kita, acara ini juga menghadirkan tiga presentasi yang sangat rinci tentang FDRS yang ada di Indonesia.
Pertama, presentasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menampilkan platform pemantauan SIPPEG dan sistem pemeringkatan bahaya kebakaran SIMATAG yang dikembangkan pada tahun 2018 dengan fokus pada kebakaran di area konsesi.
Kedua, pemaparan dari BRG yang menjabarkan tentang sistem PRIMS. Informasi lebih rinci dari sistema ini tersedia dalam bahasa Inggris di tautan situs mereka: www.en.prims.brg.go.id
Terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mempresentasikan tentang FDRS yang ada, yang dikenal dengan SPARTAN (Sistem Kebakaran Hutan dan Lahan). Sebagai hasil dari dialog kebijakan, terungkap bahwa setiap data tambahan yang dihasilkan di lahan gambut sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam sistem SPARTAN untuk melengkapi data yang ada di lahan gambut.
Hasil lain yang menggembirakan dari penelitian berkelanjutan kami tentang kebakaran gambut adalah terbentuknya Jaringan Keterlibatan Pemangku Kepentingan PFDRS yang mencakup pemangku kepentingan terkait seperti BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Untuk informasi lebih lanjut terkait rangkaian dialog kebijakan kami, silakan lihat Ringkasan Kebijakan dan Presentasi kami di bagian Publikasi di menu Sumber Informasi dalam website ini.
References: L L B Graham et al 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 874 012010